0
0
kompasnasional | Rapat konsultasi Kepelabuhanan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Pelabuhan.
Rapat GPEI Sumut ini digelar, Selasa (27/2/2018) di kantor PT Graha Segara, Belawan.
Pelaku usaha yang hadir umumnya mengeluhkan biaya yang besar pada IT per Nota dan waktu yang lama pada saat fixation dan transit.
Selain itu, para pelaku usaha juga mengeluhkan minimnya anggota Bea Cukai yang bertugas untuk memeriksa setiap dokumen masuk, sehingga efektivitas ekspor kurang maksimal.
Keluhan mengenai stempel basah di Karantina dalam pengurusan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) juga dinilai sangat memberatkan.
Karantina juga diminta untuk dapat mengoptimalkan layanan online inpsection seperti yang diterapkan di BICT Pelindo.
“Kami para eksportir sepakat mendukung Dwelling Time agar optimal dan bisa meningkatkan ekspor,” kata salah seorang peserta rapat, Susilo.
Dipaparkan juga berbagai keluhan terkait rumitnya urusan birokrasi yang kerap kali memperlambat proses ekspor dan memberatkan mereka.
Permasalahan gate in dan gate out di BICT menjadi salah satu topik menonjol yang dibahas dari sekian banyak permasalahan yang ada.
“Semoga waktu untuk open stage bisa diperpanjang 2×24 jam agar ada ruang bagi eksportir untuk merasa nyaman dalam melakukan usahanya. Sehingga harga yang dikenakan juga tak terlalu memberatkan,” ujar Susilo yang juga Sekretaris Jenderal GPEI Sumut itu.
Dalam rapat turut hadir perwakilan Bea dan Cukai, Edi Linsius Sinaga, Balai Karantina Hasrul, Belawan International Container Terminal (BICT) Pelindo I Junaidi Karim dan Otoritas Pelabuhan Belawan.
Sejumlah pelaku usaha ekspor di Sumut seperti GAPKINDO, PT Best, PT Mutiara Laut Abadi, PT Grenex, PT Smart, PT Musimas, ASKINDO dan Mutiara Abadi, Deliteri juga memenuhi undangan rapat dan mendiskusikan berbagai permasalahan ekspor yang terjadi di lapangan.
Pada rapat konsultasi ini, GPEI Sumut memfasilitasi para pelaku eksportir untuk membahas pelayanan di lingkup Pelabuhan Belawan, Bea dan Cukai, Balai Karantina, Agen Kapal dan hal-hal penting lainnya.
Diskusi berlangsung dua arah dari pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB.
Ketua DPD GPEI Sumut Hendrik H Sitompul mengajak para pelaku eksportir untuk mendiskusikan dan memberikan saran atas permasalahan ekspor yang terjadi di lapangan.
“Dalam rapat ini, kita didudukkan bersama untuk berbagi dan sharing tentang kegiatan ekspor yang terjadi di lapangan. Apa yang dirasakan pelaku usaha terkait kebijakan di Pelabuhan, mari kita diskusikan dan cari solusi bersama,” ujar Hendrik Halomoan Sitompul saat membuka rapat.
Seluruh keluhan telah didiskusikan kepada seluruh instansi terkait yang menghadiri rapat dan akan segera di bawakan ke dalam instansi masing-masing sebagai masukan guna memperbaiki sistem yang ada.
Acara ditutup dengan makan siang bersama guna menjalin rasa kekeluargaan antar pelaku usaha dengan stake holder yang ada.
“Semoga kelancaran di Belawan secara holistic berjalan dengan baik dan kerjasama antar para pelaku usaha dan seluruh instansi dapat ditingkatkan bersama demi meningkatkan pendapatan negara kita,” pungkas Hendrik (Tari).
