0
0
Kompasnasional | Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik sikap pemerintah terhadap rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) dengan mengungkit kasus predator seks Reynhard Sinaga. Anggota Komisi I DPR F-NasDem, Willy Aditya, mengkritik Fadli Zon.
Dilihat melalui akun Twitter @fadlizon, Fadli Zon membandingkan sikap pemerintah RI terhadap kasus HRS dengan kasus kriminal Reynhard Sinaga di Inggris. Anggota Komisi I DPR RI ini menilai pemerintah bersikap tidak adil karena memberikan bantuan hukum kepada Reynhard, namun tidak kepada Habib Rizieq.
“Reynhard di Inggris yang jelas-jelas super kriminal dan memalukan Indonesia diberi bantuan hukum. Habib Rizieq Shihab (HRS) di Saudi Arabia malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko @mohmahfudmd n Dubes RI di Saudi. Sungguh tak adil n ironis. Selamat datang HRS! #AhlanWaSahlanIBHRS @Menlu_RI,” tulis Fadli Zon, Jumat (6/11/2020).
Willy Aditya menilai kritik Fadli Zon merupakan pernyataan ala oposisi. Menurutnya, orang selalu memiliki cara untuk mencari kesalahan orang lain.
“Itu statement ala oposisi saja. Orang kalau cari-cari kesalahan pasti ada saja,” kata Willy kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).
Lebih lanjut, Willy menilai kasus Habib Rizieq dan kasus Reynhard Sinaga memiliki konteks yang berbeda. Ia menilai HRS tidak memerlukan bantuan hukum, sementara Reynhard membutuhkannya.
“Karena beda logika dan sudut pandangnya. Memangnya HRS butuh bantuan hukum? Kan tidak. Butuh pengacara, kan tidak. Kalo seumpama HRS bermasalah hukum di suatu negara tertentu, tentu pemerintah Indonesia juga akan memberikan bantuan hukum, karena memang begitu pakemnya,” jelas Willy
“Bagaimanapun Reynhard adalah WNI yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika tersangkut perkara kriminal atau tindak pidana tertentu. Sementara HRS kan beda kasusnya,” sambungnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini juga menilai HRS tidak pernah meminta bantuan kepada pihak KBRI Riyadh ataupun KBRI Jeddah. Bahkan, menurutnya, HRS justru bersikap memusuhi pemerintah.
“Secara teknis, HRS juga tidak pernah mengadukan kasusnya ke KBRI di Riyadh. Lalu bagaimana mau bantu? Jangankan ke Riyadh, ke KJRI di Jeddah saja yang dekat yang bersangkutan tidak pernah melaporkan. HRS malah disebut sering menyebut pemerintah kita dengan kalimat yang tidak elok dan menunjukkan sikap permusuhan,” ujarnya.
Willy mengatakan persoalan overstay tidak hanya dialami oleh HRS. Menurutnya, banyak WNI overstay yang tidak menuduh pemerintah hal yang macam-macam.
“Jadi jangan terus menerus berakrobat lah dengan berbagai opini. Lagi pula soal overstay ini bukan cuma urusan seorang HRS. Ada banyak kasus serupa dan mereka nggak merengek atau menuduh yang macam-macam terhadap pemerintah seperti yang disampaikan oleh Bung FZ (Fadli Zon). Mereka bisa ngurus sendiri untuk soal-soal seperti itu,” katanya.(D/Red)
