Home / Arsip / Arsip 2017 / Berita / Korupsi / Nasional / Reviews

Kamis, 24 Agustus 2017 - 16:16 WIB

Kasus suap BPK, KPK perpanjang penahanan dua pejabat BPK

Viewer: 713
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 35 Detik

kompasnasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa tahanan untuk 30 hari ke depan terhadap dua tersangka kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kedua tersangka tersebut yaitu Auditor BPK Ali Sadli (ALS) dan pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri (RGS).

“Dalam kasus indikasi suap terkait audit BPK thd lap keu kemendes pdtt thd tsk RGS dan ALS dilakukan perpanjangan penahanan untuk 30 hari ke depan dari 25 Agustus 2017 hingga 23 September 2017,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8).

Baca Juga  Konsistensi Babinsa Mekar Sari, Kodim 1203/Ktp, Bersama Satgas RT Tangguh Sukseskan PPKM Mikro.

Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Setelah diperiksa selama 1×24 jam, KPK menaikkan kasus ini ke penyidikan.

Dalam OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya dua orang dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dua orang pejabat BPK.

“KPK menetapkan 4 tersangka, Sgt Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Jdt pejabat eselon tiga di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konpres di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).

KPK juga menetapkan RS yang merupakan eselon satu di BPK sebagai tersangka. Selanjutnya Als salah seorang auditor di BPK juga ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga  Hakim Putuskan BPBD dan KCP BRI Labuha Bersalah Soal Huntap

Menurut Laode, setelah dilakukan pemeriksaan, Sgt dan Jdt dianggap sebagai pemberi suap agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan opini WTP dari BPK. Selaku pemberi suap, Sgt dan Jdt disangka pasal 5 ayat 1 huruf a dan b kemudian pasal 13 UU Nomor 31 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan penerima suap, RS dan Als yang merupakan pejabat BPK disangka melanggar pasal 12 huruf a dan b, pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (mdk|dwk)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Bebaskan Pilot Susi Air, Panglima: Saya Tak Mau Cara Perang, Nanti Warga Jadi “Tameng
Polisi Wanita yang Positif Konsumsi Narkoba Ini Diserahkan ke Polresta Medan-KompasNasional

Arsip

Polisi Wanita yang Positif Konsumsi Narkoba Ini Diserahkan ke Polresta Medan

Berita

Polres Samosir Gelar Apel Jam Pimpinan: Penegakan Disiplin dan Arahan Wakapolres

Berita

TANGKAP BURONAN (TABUR) INTELIJEN KEJATI KALBAR BERHASIL MENANGKAP DPO TERPIDANA DRS. SHOLIKIN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berita

Muda Meletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Adat Tionghoa Kebupaten Kubu Raya

Arsip

Rusia Sebut Indonesia Akan Borong 18 Sukhoi Su-35 & Kapal Selam

Berita

Wako Pontianak Edi Kamtono Apresiasi YBS Gelar Pemeriksaan dan Bagikan Kacamata GratisĀ 

Berita

Polda Kalbar Kerahkan Helikopter Polri Bell 429 Untuk Pencarian Kapal Yang Tenggelam