0
0
Kompasnasional l Langkah pemerintah menyita kapal tanker berbendera Iran mengundang reaksi beragam. Sementara Tiongkok dan Iran merespons secara negatif, Amerika Serikat justru mengapresiasi tindakan Bakamla tersebut.
Indonesia menyita kapal Iran dan sebuah kapal berbendera Panama setelah keduanya terdeteksi melakukan transfer minyak di perairan Kalimantan hingga menyebabkan tumpahan minyak di laut.
Kapal-kapal itu juga menyembunyikan identitas mereka dengan tidak menunjukkan bendera nasional, mematikan sistem identifikasi otomatis, dan tidak menanggapi panggilan radio.
“Kami menyambut baik upaya Penjaga Pantai Indonesia untuk melawan aktivitas maritim terlarang,” kata juru bicara kedutaan AS di Jakarta kepada Reuters.
Untuk diketahui, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengharuskan kapal menggunakan transponder atau perangkat sinyal untuk keselamatan dan transparansi.
Kru bisa mematikan perangkat jika ada bahaya pembajakan atau bahaya serupa.
Sumber Reuters itu mengatakan bahwa Washington mendukung segala upaya memastikan standar IMO untuk keselamatan dan kepatuhan lingkungan ditegakkan.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, penyitaan tidak ada hubungannya dengan upaya Amerika Serikat menyumbat jalur-jalur ekspor minyak Iran.
Langkah pemerintah ini terang memicu protes dari Iran. Tidak hanya itu, Tiongkok pun ikut sewot lantaran ada beberapa warganya menjadi ABK di salah satu kapal tersebut dan kini ditahan aparat Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian membenarkan bahwa 25 kru tersebut berkebangsaan Tiongkok, tetapi tidak menjelaskan apakah mereka berada di satu kapal yang sama atau terpisah di dua kapal, yang masing-masing berbendera Iran dan Panama.
Kedutaan kami telah menyatakan keprihatinannya kepada Indonesia,” kata Zhao, Rabu (27/1).
“Kami mendesak mereka untuk memverifikasi situasi tentang pelaut Tiongkok secepat mungkin dan memberi tahu kami secara resmi,” ia melanjutkan.
Zhao juga mengatakan Tiongkok meminta Indonesia untuk melakukan penyelidikan secara adil dan sesuai dengan hukum. (JPNN/Red)
