Tindakan Google menghapus peta Palestina di Google Maps dan memasukkan wilayah tersebut ke Israel karena mengacu kepada PBB tentang status Palestina. Hal ersebut dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Terkait hal itu, Indoensia sendiri belum bersikap. Sebab menurut Rudiantara, akan berkonsultasi dengan menteri luar negeri karena berkaitan dengan politik internasional.
“Google itu mengacu kepada PBB, Palestina itu adalah statusnya adalah observer, belum menjadi anggota penuh,” kata Rudiantara, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).
Pemerintah Indonesia sendir kata Rudiantara, mendukung agar dunia mengakui eksistensi Palestina. Rudiantara menegaskan, posisi Indonesia terhadap Palestina jelas, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina.
“Jadi, politik luar negeri terhadap Palestina itu sudah sangat jelas mendukung. Tetapi saya cek kepada teman-teman, mereka mengacunya kepada yang lebih tinggi, yaitu di PBB. Setahu saya Palestina itu statusnya itu belum menjadi anggota penuh PBB. Mungkin itu,” kata Rudiantara.
Seperti diberitakan sebelumnya, Google menghapus peta Palestina pada 25 Juli lalu. Sikap itu mengundang protes penduduk dunia. Ribuan orang pun menandatangani petisi mengecam google. Forum jurnalis Palestina mengklaim bahwa penghapusan tersebut merupakan bagian dari skema Israel untuk membuat legitimasi.
“Ini merupakan skema membumikan nama Israel sebagai negara yang sah untuk generasi mendatang dan menghapus nama Palestina selamanya,” tulis pernyataan forum jurnalis tersebut.
Lebih lanjut, para jurnalis Palestina tersebut menilai Google berupaya untuk mematikan sejarah, geografi atas tanah air mereka.
“Langkah ini sebagai upaya untuk merusak memori rakyat Palestina, Arab dan dunia,” lanjut forum itu (pjkst|dwk)








