0
0
PONTIANAK KALBAR | KOMPAS Nasional- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) di Kalimantan Barat disebabkan meningkatnya perkembangan kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir.
Kondisi kasus Covid-19 di Kalbar, terutama mereka yang berstatus positif aktif sangat tinggi, seperti di Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan Melawi.
Dijelaskan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menjadi kawasan yang mulai kendor dalam penerapan protokol kesehatan.
“Saya sangat khawatir dengan Kubu Raya dan Kayong Utara, karena tingkat testing sangat rendah.
Termasuk Kota Pontianak, hari ini puluhan yang positif Covid-19,” tegas dia, usai menghadiri Rapat Pembahasan Pelaksanaan PPKM Mikro bersama Menko Bidang Perekonomian melalui Konferensi Video, di ‘Data Analytic Room’, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (23/4/2021).
Gubernur Kalbar menegaskan, tidak akan mentransfer dana bagi hasil ke daerah yang tak mau melakukan tes dan tracing ke masyarakat.
Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa daerah mengabaikan kesehatan masyarakatnya.
“Masih ada Kepala Daerah yang takut kawasannya tertulis terjangkit penyakit yang mematikan itu,” kata Gubernur mengakui.
Dirinya mengakui, jika hal itu dia lakukan mengingat masih banyak kepala daerah yang tak melakukan testing, akibat takut kawasannya terlihat banyak yang mengidap penyakit Covid-19 tersebut.
“Padahal semakin banyak kita mentesting masyarakat dan mengetahui hasilnya, semakin banyak yang bisa tertangani dan tingkat kematian akan diminimalisir,” tegasnya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Kalbar, agar jangan takut tergambar positif di kawasan masing-masing.
“Contoh Bengkayang sempat merah, termasuk Landak, tidak masalah karena seperti itu penanganannya. Pontianak agak lengah lagi, termasuk Warkop di Jalan Reformasi itu harusnya tutup jam 9 malam,” katanya lagi.
Dirinya mengharapkan, adanya testing dan tracing yang dilakukan kepala daerah ke Dinas Kesehatan untuk melakukan kegiatan demi menekan tingkat keterjangkitan yang tinggi di Kalbar.
“Kalau Bupati tidak mampu mengendalikan Dinas Kesehatannya, bagaimana mereka akan melindungi masyarakatnya,” pungkas Gubernur Kalbar.
Hasnan Sutanto
