Home / Berita

Selasa, 8 Februari 2022 - 01:21 WIB

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ikuti Rapat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi.

Viewer: 346
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 16 Detik

Kapuas Hulu Kalbar Kompas Nasional.com – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Abang Chairul Saleh, S.H.,M.M. bersama Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Muhammad Kamiel, S.E. mengikuti Rapat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit yang Diatur dalam Permendag Nomor 06 Tahun 2021 di Ruang Rapat DPPESDM pada Senin, (7 /2 2022).

Kegiatan ini membahas tentang Himbauan yang di sampaikan pada saat sosialisasi DPO dan DMO di Jakarta, 27 Januari 2022, kepada para produsen agar segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan ditingkat pedagang dan pengecer baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

Baca Juga  Walikota Psp Sebagai Irup Pada Apel Operasi Pasukan Lilin Toba 2020

Dinas yang membidangi Perdagangan untuk mengawal penyaluran minyak goreng kemasan dengan baik agar HET segera terimplementasikan dengan baik.

Menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan panic buying karena dinas yang membidangi perdagangan menjamin bahwa stok minyak doreng kedepan masih sangat cukup dan tersedia di tengah-tengah masyarkat.

Untuk itu ditetapkan Kebijakan Peralihan selama masa transisi mulai 27 Januari 2022 hingga 1 Februari 2022, maka kebijakan minyak goreng 1 harga Rp. 14.000 perliter tetap berlaku, pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai penyedia minyak goreng kemasan dan telah melakukan penyaluran sebagaimana diatur pada Permendag 03 Tahun 2022 tetap menagihkan selisih kurang ke BPDPKS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga  Polres Samosir Tanam 1000 Pohon Buah untuk Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat

Untuk Kebijakan Permendag 06 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit disanksi pada pasal 6 yaitu pengecer yang melanggar kentuan HET dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara dan pencabutan perizinan berusaha.

M. Isnaini

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Komisi II DPRD Nias Selatan Sidak di Gedung RSUD

Berita

Heboh Dua Pulau RI Dijual Online, Berapa Harganya?

Berita

Prajurit Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty Kembali Amankan 9 (Sembilan) orang WNI diduga PMI Non Prosedural di Wilayah Perbatasan

Berita

Sat Reskrim Polres Melawi Ungkap Kasus Kepala Desa Korupsi Dana Desa 1,5 Miliar

Berita

Gubernur Kalbar Harus Àda Kepedulian Para Dewan Guru

Berita

Proyek Alokasi DAK Rp 219 Juta Lebih di SMPN 9 diduga Tidak Sesuai RAB

Berita

Peringati Internasional Day of Peace, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Bersama Polri, Pramuka, PSHT Lakukan Bakti Sosial.

Berita

Antisipasi Gangguan Kamtibmas Anggota Polsek Pontianak Timur Lakukan Kegiatan Malam Minggu*