0
0
Kompasnasional | Jakarta – Serangkaian demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bakalan digelar hari ini, Rabu (24/6/2020). Demontrasi itu akan terpusat di Gedung DPR RI dan Istana Negara.
Berdasarkan keterangannya dalam konferensi pers pada awal pekan ini, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menjelaskan bahwa demontrasi akan digelar pada siang nanti.
“Pada hari Rabu siang dalam rangka menyampaikan aspirasi,” katanya.
Perlu diketahui, melihat adanya gelombang penolakan, pemerintah pun meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP. Pimpinan DPR lalu menyerahkan tentang kelanjutan atau tidaknya pembahasan RUU HIP ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. FPI menolak jika pembahasan RUU HIP hanya ditunda. Mereka lebih setuju jika pembahasannya dibatalkan.
“Kami untuk menolak, memberhentikan, membatalkan RUU HIP dan mencabut, dikeluarkan dari Prolegnas itu tujuan utama kami,” tegasnya.
Demontrasi itu nantinya juga akan diikuti massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menjelaskan, ada berapa tuntutan yangakan mereka suarakan. diantaranya adalah mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan mempidanakan inisiator RUU HIP. Sebab mereka berupaya untuk mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila.
“Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum oknum pelaku makar terhadap Pancasila,” desaknya.
Tuntutan lain adalah medesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengusut dan membubarkan partai politik yang terbukti menjadi inisator dan konseptor RUU HIP.
Selain berbagai ormas Islam, berdasarkan agenda acara yang beradar luas melalui aplikasi pesan WhatsApp, demonstrasi dengan tuntutan serupa juga akan digelar oleh Aliansi Mahasiswa Islam Nasional Indonesia (AMIN).
Bahkan, unjuk rasa AMIN yang juga rencananya akan digelar pada siang nanti itu tidak hanya akan digelar di depan Gedung DPR RI, melainkan juga di depan Istana Negara.
Perlu diketahui, penolakan atas pembahasan salah satunya dipicu oleh tidak dimasukannya aturan yang terkandung dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunis/ Marxisme dalam RUU HIP. (RR/Red)
