4
0
Kompas Nasional I Simalungun
Kasus pengaduan masyarakat (Dumas) Nagori Silakkidir Kecamatan Huta Bayu Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, yang melaporkan Pangulunya Saut Sirait SH bersama perangkatnya yang melakukan pengutan liar (Pungli) Bansos COVID-19 mendapat pengawalan dari Anggota DPR RI Junimart Girsang SH,MBA, MH.
Dalam pandangannya, laporan masyarakat terhadap Pangulu Nagori Silakkidir dan perangkat desanya harus segera di sikapi Polres Simalungun dengan cermat dan objektif, ” kata Junimart Girsang kepada Kompasnasional.com, pada Jumat (24/07/2020).
Menurutnya, kutipan-kutipan liar yang dilakukan dalam rangka penerimaan Bansos COVID-19 kepada masyarakat (kalau benar) tentu melanggar HAM dan mempermalukan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Saya berharap masyarakat menyertakan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam laporan mereka ke Polres Simalungun supaya tidak dikategorikan jadi fitnah, kata Junimart Girsang.
Sebagai informasi, Dr Junimart Girsang SH, MBA, MH adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dua periode mewakili daerah pemilihan Sumut III.
Karena itu, sebagai bagian wakil rakyat dari Kabupaten Simalungun, saya akan segera mengkomunikasikan laporan ini kepada Aparat Penegak Hukum.
“Saya akan segera komunikasikan masalah ini kepada Kapoldasu dan Kapolres Simalungun AKBP AGus Waluyo,” tegas Junimart Girsang. Kata Junimart lagi, pesan saya masyarakat tetap tenang mengikuti aturan hukum yang berlaku.
“Saya akan kawal pelaporan ini,” pungkas Junimart Girsang.
Sebelumnya, warga Nagori Silakkidir Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun pada tanggal 02 Juni 2020 sudah melaporkan kasus pungli ini kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun.
“Kami warga Nagori Silakkidir Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, menyatakan keberatan dan melaporkan Pangulu Nagori Silakkidir Saut Sirait SH beserta perangkatnya yang telah melakukan pengutipan Bansos terdampak COVID-19,” sebut warga dalam laporan tertulis kepada Ketua DPRD Simalungun.
Adapun modus pengutipan dilakukan secara berpareasi:
1. Warga penerima Bansos Pangan (Sembako) harus membayar Rp10.000/KK. Apabila tidak dibayar Bansos Sembako tidak diberikan.
2. Warga penerima BST Kantor Pos harus membayar Rp50.000 setelah diterima dari Kantor Pos.
3. Warga penerima Bansos Dana Desa Tunai harjs membayar Rp100.000, setelah diterima dari Kantor Nagori.
Terkait laporan ini, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani saat di konfirmasi belum bisa dihubungi melalui telepon selulernya.
Penulis: Nilson Pakpahan
