2
1
Kompasnasional.com | Jakarta – FOR-PETA (Forum Pemuda Tapanuli) kembali melakukan Aksi turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai permasalahan kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah [Tapteng] Kamis [27/05/2022] beberapa hari yang lalu
Dalam aksinya FOR-PETA yang di koordinatori Sofyan Ritonga didampingi Orator Daniel Lumbantobing S.H. mendesak pihak KPK agar mengungkap dugaan kasus suap terpidana korupsi Akil Muchtar sampai dengan dugaan kasus korupsi dana Desa di wilayah Ruanglingkup Pemerintahan Daerah Tapanuli Tengah.
Tujuan dalam aksi, “kita mengingatkan KPK kembali dengan kasus Pelaporan masyarakat Tapteng atas mangkrak terkait kasus Eks. yang mana Bupati Tapanuli Tengah Ahmad Bakhtiar Sibarani untuk kembali diungkap dan diusut dengan tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negeri ini,” ucapnya koordinator aksi melalui Orator Daniel Lumbantobing S.H melalui Hp selulernya kepada Media Kompasnasional.com Senin [30/05/2022].
Lanjutnya, Adanya laporan masyarat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Tapanuli Tengah yang melibatkan Eks. Bupati yang sampai saat ini belum juga diproses oleh KPK. Paling ironisnya lagi, dalam beberapa cuplikan video RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Komisi III DPR RI atas nama anggota Masinton Pasaribu menyinggung terkait dengan beberapa kasus Eks. Bupati Tapanuli tengah tetapi sampai saat ini laporan dan bukti permulaan tersebut tidak kunjung di usut oleh KPK.
Tuturnya lagi, kita sudah melakukan aksi untuk mengingatkan KPK sebanyak 14 kali. Tujuannya, agar pelaporan yang di tujukan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] tesebut bisa di proses dengan cepat.
Tambahnya lagi, ironisnya, untuk membungkam para aktivis dan pengiat anti korupsi di Daerah tersebut sering kali mendapatkan teror bahkan mengarah pada tindakan kekerasan secara fisik. Oleh karena itu FOR-PETA sangat mendesak KPK untuk segera memeriksa berkas laporan dari masyarakat Tapanuli Tengah yang selama ini mencari keadilan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Daerah Pantai Barat Sumatera Utara tersebut.
Disisi lain, FOR-PETA juga meminta supaya KPK menuntaskan laporan dugaan proyek fiktif Pembangunan System Domestik Skala Pemukiman di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di 6 desa dengan jumlah biaya 4,2 M. tahun anggaran 2018, sumber dana berasal dari DAK (Dana Alokasi khusus). Diketahui Tanggal pelaporan ke KPK, 23 Januari 2020. No. agenda 2020-01-000109.
Dari berbagi laporan yang sudah disampaikan secara resmi ke aparat penegak hukum, sampai detik ini belum kunjung ditindaklanjuti. Mulai dari dugaan korupsi dana desa dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 ini, berbagi bukti kasus dan temuan langsung masyarakat tidak ada satupun yang ditindak lanjuti.
Untuk itu, kami meminta KPK untuk segera menindak lanjuti laporan tersebut beserta menegakkan supermasi hukum di Tapanuli Tengah yang berkeadilan tanpa pandang bulu tanpa melihat siapa pelakunya, karena dugaan kami dari berbagai keterangan bukti yang kami temukan adanya oknum PATI Polri yang selama ini membekingi saudara Eks. Bupati tersebut. Dari berbagai laporan masyarakat mulai dari tingkat Polres, Polda SU, sampai ke KPK ini tidak ada satupun yang ditindaklanjuti. Bahkan malah si pelapor yang dijadikan menjadi tersangka dan mendapatkan tindakan kriminalisasi tindakan premanisme yang mengarah langsung pada fisik si pelapor.
Ditengah berjalannya aksi, FOR-PETA juga mempertanyakan melalui oratornya apakah KPK masih punya nyali dalam pemberantasan korupsi di Negeri ini, karena yang kita lihat selama ini KPK dimasa kepemimpinan Bapak Firli Bahuri terlihat mandul dan banyak drama yang mengarah pada dugaan persekongkolan antara pelaku korupsi dengan penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu FOR-PETA mendesak KPK untuk segera bertindak dan menindak lanjuti dengan pasti atas dugaan tindak pidana korupsi di Tapanuli tengah.
Aksi FOR-PETA yang digelar di Gedung Merah Putih yang terletak di Jln. Kuningan Persada, No 2, Rt 01/Rw06 Guntur, Kecamtan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan berjalan di kawal Aparat Kepolisian selama satu jam lebih lamanya. Dalam aksi menyampaikan aspirasi warga Tapteng pihak KPK atau perwakilan dalam aksi tersebut tidak muncul sampai aksi tersebut selesai di gelar.
Adapun tuntutan FOR-PETA dalam melakukan Aksinya sebagai berikut:
1. Usut tuntas laporan dugaan proyek fiktif Pembangunan Sistem Domestik Skala Pemukiman di 6 Desa, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Dengan dugaan menelan biaya Rp. 4,2 M. tahun anggaran 2018 bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus);
2. Meminta KPK RI bekerjasama dengan Kemendes untuk mengusut dugaan korupsi Dana Desa sejumlah Rp. 19.538.370.000, – tahun anggaran 2020 yang terdapat di 159 Desa, KabupatenTapanuliTengah;
3. Tuntaskan dugaan kasus suap terpidana Akil Muchtar beserta kroni-kroninya yang pernah disebutkan namanya dalam persidangan, salah satu di antaranya diduga Eks. Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Ahmad Sibarani.
[Remember]
