0
0
Pontianak Kalbar,KOMPAS NASIONAL.Com – Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Junaidi, M.M., memberikan Keynote Speech pada acara Seminar Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat secara virtual di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (22/2/2022).
Saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Barat, Asisten II Sekda Prov Kalbar menyampaikan statistik perkebunan tahun 2021 mencatat luasan perkebunan sawit di wilayah Kalbar meningkat tipis dari tahun 2020, yakni dari 1.905.108 Ha menjadi 1.910.293 Ha dan 697.182 Ha (37%) diantaranya dimiliki oleh petani (plasma/swadaya).
Sejalan dengan komitmen global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan, dan keselamatan dunia, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, baik undang-undang, Perpres hingga peraturan menteri.
“Di sub sektor perkebunan, khususnya sawit, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 44 Tahun 2020 dan Permentan 38 Tahun 2020, dimana keduanya memberikan arahan kebijakan yang tegas bahwa pembangunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan mandatori/keharusan.
Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha (perusahaan) perkebunan, namun juga bagi para pekebun atau petani sawit mandiri/swadaya,” jelas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar.
Hanya 69 dari 373 perusahaan sawit yang mendapat konsesi IUP di Kalbar yang menjalankan praktik pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dan telah mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikasi profesional berupa sertifikat ISPO/RSPO, tetapi hanya baru di sebagian area konsesi inti, belum menyentuh area kebun sawit mandiri/swadaya yang menjadi pemasok TBS ke PKS-nya.
“Di tengah kondisi keuangan pusat dan daerah yang terbatas karena COVID-19, kami mendorong agar para pemilik IUP tidak hanya terfokus kepada mengejar dan mendapatkan sertifikat ISPO/RSPO untuk areal intinya. Namun, juga turut serta membantu memberikan pendampingan kepada manajemen koperasi dan para pekebun sawit swadaya di sekitarnya.
Kami sepenuhnya mendukung upaya bersama untuk melakukan percepatan sertifikasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dengan cara-cara yang luar biasa di Kalbar,” ungkap Drs. Junaidi, M.M.
Kemudian, Asisten II Sekda Prov Kalbar meminta jajaran pemerintah pusat, pemprov, pemkab, pimpinan korporasi, para CSO, Asosiasi Petani, akademisi, dan multipihak lainnya, berkomitmen mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi kebun sawit korporasi, plasma, maupun kebun sawit rakyat, sesuai kewenangannya.
Sebagai informasi, Narasumber Seminar Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Barat yaitu:
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Ir. Muhammad Munsif, M.M.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Ir. Adi Yani, M.H.
- Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi, S.Sos.
- Ketua DPW APKASINDO Kalbar, Indra Rustandi.
- Pekebun, H. Mochtarudin.
- Ketua Cabang GAPKI Kalbar, Purwati Munawir.
(Hasnan Sutanto)
