0
0
Kompas Nasional l PEMATANGSIANTAR-Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar – Simalungun, James Andohar Siahaan mengatakan, akan memanggil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 untuk klarifikasi atas keluhan mengenai website pendaftaran PPDB 2021 sulit diakses alias lelet.
“Itu Hoax! Sejak pendaftaran PPDB online untuk jenjang SMK dibuka, tidak ada warga yang komplain kami dengar maupun yang datang ke kantor Cabdis ini. Jadi, dimana lelet nya, atau masalah untuk mendaftar secara online,”ujarnya, Jumat (9/7/21).
Menurutnya, sepanjang tidak ada orang tua murid mengeluhkan situs PPDB Sumut yang dinilai kurang baik, berarti tidak ada kendala apapun. Sebab, berkaca dari sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan langkah antisipasi terkait penguatan sistem pada aplikasi PPDB Online agar tidak mengalami gangguan kembali.
Bahkan, sambung James, sejak pendaftaran PPDB online untuk jenjang SMK dibuka, pihaknya sudah menyebarkan informasi melalui media online ataupun cetak tentang adanya penyediaan nomor kontak untuk membantu dan mempermudah masyarakat, dalam memandu siswa melakukan proses pendaftaran PPDB online, terutama untuk jalur zonasi.
“Kami akan panggil Kepala sekolah tersebut untuk klarifikasi pernyataan mereka yang bilang server lelet. Ucapan seperti ini di internal Pemerintah tidak boleh. Sebab, kepsek tersebut tidak sebagai teknologi informasi atau information technology (IT) yang berhak menyatakan website pendaftaran PPDB online lelet,”ungkapnya.
Katanya, ada 27 sekolah SMA / SMK Siantar dan Simalungun. Semuanya sudah ada nomor kontak masing-masing. Saya sudah tekankan pada tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah agar disuruh pulang mereka dan silahkan menghubungi kontak sekolah tersebut atau kantor Cabdis agar bisa dipandu nantinya dari rumah calon siswa. Bahkan kami siap sedia 1 x 24 jam.
Di satu sisi, lanjut James, ada pengecualian pada jalur afirmasi atau jalur prestasi. Ia menilai sah – sah saja jika siswa tersebut dipandu langsung, tapi protokol kesehatan Covid-19 tetap diutamakan.
Pasalnya, kuota nya sedikit, dan tidak perlu mendaftar melihat titik koordinat rumahnya yang tertera di kartu keluarga, seperti pada jalur zonasi. Hanya diperlukan data – data pendidikannya selama ini sebagai penunjang dalam bersaing dengan yang lainnya.
“Perlu kami tegaskan bahwa PPDB online ini tidak ada kolusi. Semua diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Jadi jangan khawatir, kami mau pulihkan kepercayaan warga terhadap informasi miring dari PPDB online sebelumnya,”pungkas James.
Toni Tambunan
