0
0
Kompasnasional l Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak hadir memenuhi panggilan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), menuai dukungan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menilai keputusan Firli Bahuri Cs tersebut sangat tepat.
“Kami juga mendukung KPK. Misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM?,” kata Tjahjo saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Seperti diberitakan, Komnas HAM memanggil para pimpinan KPK terkait polemik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). KPK pun menanyakan dugaan pelanggaran HAM dalam tes tersebut.
Cornelis berbagi berbagi cerita ketika dahulu mendaftar di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Cornelis menegaskan ASN sepatutnya taat dan patuh terhadap negara.
“Kami dulu masuk APDN dikerjain, caranya sama. Barang ini (TWK) sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas kepada negara, Anda minggir. Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara manapun harus taat dan patuh pada negara,” tegas Cornelis.
“Dulu aku sakit juga masuk pegawai negeri sipil ini. Gitu juga. Ditanya mengenai radikalisme, Pancasila, ditanya agama. Mana yang Anda prioritaskan? Pilih salah satu. Ya pilih negaralah karena kita sebagai penyelenggara,” demikian mantan gubernur Kalimantan Barat tersebut.
Cornelis berbagi berbagi cerita ketika dahulu mendaftar di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Cornelis menegaskan ASN sepatutnya taat dan patuh terhadap negara.
(BS/Red)
