2
0
HALSEL – KOMPAS NASIONAL | Ikatan Canga Muda (ICM) kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meminta permerintah provinsi Maluku Utara (Malut) bersikap tegas serta mengontrol kebijakan perusahaan yang beraktivitas di Pulau Obi. Pasalnya, kehadiran bebearapa perusahan tersebut di nilai belum mampuh menjawab impian masyarakat.
“Pulau Obi memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah berupa emas, biji besi, nikel serta kekayaan alam lainnya. Potensi di pulau obi tersebut membuat banyak perusahaan asing berdatangan dan bercokol untuk mengeruk keuntungan, maka seharusnya kehadiran berbagai perusahaan tambang di kepulauan Obi itu telah mampu menjawab impian masyarakat Obi,” tutur Ketua Ikatan Canga Muda (ICM) Halsel Brayen Putra Lajame, Sabtu (1/5/2021)
Bahkan Kata Brayen, kehadiran beberapa perusahan seperti PT. Harita Group dan PT. Wanatiara Persada tidak mampuh mewujudkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat di pulau Obi.
“Realitasnya sangat jauh, justru kehadiran korporasi cenderung nampak bak petaka, tidak membawa harapan hidup yang layak, baik dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur serta peningkatan sumber daya manusia,” katanya.
Menurutnya, ada begitu banyak masalah yang justru ditimbulkan aktivitas perusahan-perusahan tambang yang beroprasi di pulau Obi.
“Beberapa permasalahan itu bisa di lihat dari adanya diskriminasi dalam hal perekrutan tenaga kerja (tenaga kerja lokal) masyarakat lingkar tambang cenderung tidak diprioritaskan, bahkan tata kelola perusahan yang tidak transparan, serta perekrutan karyawan yang tertutup,” sesalnya.
Brayen yang juga jebolan alumni salah satu kampus ternama di Sulawesi Utara ini juga menyoroti bagaimana pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR). Pasalnya perusahaan-perusahan tersebut belum lama ini mempublikasikan program kegiatan CSR.
“Cenderung “tiba saat tiba akal” terkait realisasi anggaran CSR atau PPM, karena realisasi CSR baru dilakukan oleh perusahaan setelah mendapat berbagai kecaman dari banyak pihak,” ucap Brayen.
Untuk itu, sebagai warga Obi, Brayen, meminta kepada pemerintah kabupaten Halsel dan Pemprov Malut agar berikap tegas pada perusahan-perusahan yang beraktivitas di pulau Obi.
“Setidaknya ada perusahaan PT. Harita Group dan PT. Wanatiara Persada yang mengeruk sumber daya alam di pulau Obi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa penting kiranya Pemerintah Daerah memanggil dan berembuk bersama mengawal bagaimana realisasi anggaran CSR atau PPM semua perusahaan yang beroprasi di pulau Obi, khususnya CSR dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
Sebab menurutnya, setiap program CSR di desain dengan fokus anggaran yang diperuntukan untuk pengembangan sumber daya manusia di pulau Obi.
“Terutama CSR di bidang pendidikan bisa di arahkan untuk membiayai pendidikan mahasiswa Obi baik di tingkat Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan bahkan Program Doktor (S3),” harap Brayen.
Begitu juga dengan pemberian layanan kesehatan gratis, ia berharapa, semoga CSR perusahaan bisa diarahkan untuk bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
Selain itu, pada sektor ekonomi, pihak perusahaan seharusnya bekerja sama dengan dinas pertanian di daerah agar mendukung sektor pertanian di sekitar masyarakat lingkar tambang.
Maka kata Brayen, untuk mewujudkan itu semua, dirinya berharap sikap tegas dari pemerintah provinsi Maluku Utara agar mengevaluasi perusahan-perusahan yang mengabaikan hak masyarakat pulau Obi.
“Pemerintah juga harus tegas mengoreksi perusahaan jika ada indikasi kelalaian mereka dalam merealisasikan anggaran CSR atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) lingkar tambang,” tegasnya.
(FIK)
