Home / Berita / Daerah / Ekonomi / Nasional

Kamis, 11 April 2019 - 12:23 WIB

Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Akan Disederhanakan

Capres no urut 01 Joko Widodo saat mengikuti Debat Kedua Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Capres no urut 01 Joko Widodo saat mengikuti Debat Kedua Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Viewer: 644
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 41 Detik

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyederhanakan format laporan pertanggungjawaban dana desa. Untuk itu, Jokowi akan menugaskan Kementerian Desa PDTT agar bersurat ke Kementerian Keuangan dalam penyederhanaan laporan dana desa.

Hal tersebut dilakukan Jokowi guna merespon banyaknya keluhan tentang rumitnya pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa. Untuk itu, pihaknya akan menyederhanakan format laporan tersebut.

“Laporan juga akan disederhanakan, nanti Mendes bersurat ke Menkeu. Kita tahu kepala desa kan pendidikannya macam-macam, jadi laporan itu tidak usah tebal-tebal, ruwet-ruwet, kalau saya orientasinya bukan prosedur, saya orientasinya hasil. Lah hasilnya sudah jelas ada kan, laporan hanya bersifat administratif, prosedur,” ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4/2019).

Saat memberikan arahan dalam Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia di Senayan, Jakarta, Rabu (10/4), Jokowi juga memberikan apresiasinya kepada para kepala desa. Dirinya mengakui kerja keras dari para kepala desa yang kerja hingga 24 jam.

Baca Juga  Polisi: Vanessa Angel dan Avriellya Shaqqila Bisa Ditetapkan Tersangka

Bahkan, semua kerjakerasnya terlihat dari capaian yang sudah dilakukan di desa diantaranya 191 ribu kilometer jalan desa, 24 ribu unit posyandu, 50 ribu unit PAUD, 8900 pasar desa, 58 ribu unit irigasi, 1,1 juta meter jembatan, yang kesemuanya itu dibangun dari dana desa.

“Membangun desa artinya membangun Indonesia. Dan bapak/ibu (kades) sekalian adalah presidennya desa. Total alokasi anggaran dana desa Rp 257 triliun anggaran yang diberikan pada desa, dan saya pastikan anggarannya akan naik terus kedepannya,” ujarnya.

Hal tersebut artinya kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa untuk berbagai bentuk pembangunan seperti jalan desa, embung, BUMDes dan lain-lain. Untuk itu, Jokowi juga berkomitmen mengalokasikan dana operasional untuk kepala desa

Baca Juga  Wujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel, Kudam XII/Tpr Bersama Puslapbinkuhan Sosialisasi Juklak Kebijakan Akuntansi dan Kapwabku

“Sehingga diperlukan juga dana operasional untuk kepala desa, sehingga mengontrol, mengawasi, penggunaan dana desa dilapangan betul-betul bisa efektif. Jangan sampai nanti tidak ada dana operasional, dicari-cari dengan jurus penyelewengan. Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada itu akan lebih baik,” terangnya.

Di samping itu, dirinya menjelaskan bahwa kunci kemajuan desa ada dua. Pertama kepemimpinan yang menguasai tata kelola dan inovasi, kedua memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia.(dtk/AW)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Wawako Hadiri Pembukaan PKB di Dishub Sidempuan

Berita

Berjalan Normal Untuk Pemulihan Sektor Ekonomi

Berita

Gudang Penyimpanan Minyak di Jambi Terbakar, 8 Mobil Damkar Dikerahkan

Asahan

Sembari Himbau Warga Jangan Mudik, Satlantas Polres Asahan Berbagi Takjil

Berita

Permintaan Maaf KPK Usai Proses OTT Kabasarnas Bikin TNI Keberatan

Berita

Polisi Lakukan Rekonstruksi di Lokasi Kecelakaan Mobil Pajero Terbang

Berita

Banjir Padang, Pemprov Sumbar Tetapkan Status Tanggap Darurat Sepekan

Berita

Mobil Lexus Tabrak Warung Bakso Dan Tiang Listrik