0
0
PONTIANAK KALBAR,KOMPAS NASIONAL.Com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes membuka Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se-Kalimantan Barat Tahun 2022 dengan tema “Peningkatan Kelancaran Pelayanan Transportasi yang Berkualitas Melalui Sinergitas Pemangku Kepentingan di Kalimantan Barat” bertempat di Hotel Harris Jalan Gajah Mada Pontianak, Selasa (19/7/2022).
Turut hadir, Kepala Sub Direktorat Pengawasan Transportasi Kementerian Perhubungan RI, Renhard Ronald, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Antonius Rawing, S.E., M.Si. serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
“Saya berharap Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk lebih intensif dalam melaksanakan razia pajak kendaraan bermotor dalam guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tidak hanya itu, diharapkan Dinas Perhubungan untuk bahu membahu bersama Pihak Kepolisian (Polantas) serta terus bersinergi dalam mengatur alur lalu lintas,” harapnya
Sekda juga berharap segenap jajaran Dinas Perhubungan se- Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan transportasi baik di darat, laut maupun udara.
Hal ini dalam rangka mewujudkan target pembangunan yang lebih optimal dengan tetap mengutamakan terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia terkhusus bagi Provinsi Kalimantan Barat.
“Saya berharap kegiatan Rakornis kali ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran guna memperoleh solusi terbaik untuk lebih meningkatkan pelayanan transportasi baik di darat, laut maupun udara semakin baik dan berkembang mengikuti zaman.
Hal ini perlu kita antisipasi sejak dari sekarang agar kedepan Kalbar menjadi unggul dari daerah lain,” pinta Sekda Kalbar.
Kemudian menanggapi isu strategis nasional yang juga sedang hangat dibicarakan seperti pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan menjadi tantangan baru yang perlu disikapi.
“Dengan adanya pemindahan IKN harus kita antisipasi bersama dalam rangka perbaikan sektor perhubungan di Kalimantan terkhusus untuk wilayah Kalimantan Barat.
Mulai dari infrastruktur sampai dengan transportasinya, sehingga dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan IKN ke depan”, jelas Harisson.
(Hasnan Sutanto)
