0
0
jakarta, Kompas Nasional –
Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Indonesia (SBSI 1992) memutuskan untuk tidak menurunkan massa buruh ke jalan secara besar-besaran pada Perayaan Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2021.
Apa yang diputuskan SBSI 1992 ini tentunya berbeda jika dibandingkan apa yang dilakukan organisasi buruh lainnya, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh yang akan turun ke jalan dengan tetap patuh protokol kesehatan dan juga secara virtual.
Di kesempatan terpisah, Ketua bidang penelitian, pengembangan dan pengkajian organisasi DPP Pusat Serikat Burh SEjahtera Indonesia ( DPP SBSI 1992) Darmawan Yusuf,SH.,SE.,M.Pd.,MH mengatakan , keputusan ini diambil ketua umum kami Gunawan karena situasi yang masih penuh keperihatinan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia belum usai.
Ditegaskannya, langkah SBSI 1992 sebagai salah satu serikat buruh terbesar di Tanah Air ini diambil untuk menghindari adanya klaster baru.
“Kami memutuskan untuk May Day 2021 tidak menggelar aksi massa besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kami tidak ingin menciptakan klaster baru,” katanya ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Darmawan Yusuf menjelaskan, keputusan untuk tak terjun ke jalan secara besar-besaran ini diambil setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 yang masih meningkat.
Darmawan Yusuf yang juga Dewan Pengupahan Disnaker Provinsi Sumatera Utara ini juga ingin membuktikan bahwa buruh bukan hanya jago demo tapi juga punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Untuk itu, banyak ragam kegiatan yang akan dilakukan sebagai pegganti aksi turun ke jalan.
“Ini bukti bahwa buruh SBSI 1992 punya kepedulian dan empati tinggi terutama kepada masyarakat agar Covid-19 tidak semakin memburuk di Indonesia. Kita bisa melihat di India, ketika sudah turun sekarang naik drastis dengan jumlah yang sangat luar biasa,” jelasnya.
Darmawan Yusuf,SH,SE,M.Pd,MH yang juga pengacara kondang ini sadar keputusan berat bagi pengurus Pusat SBSI 1992 lainnya untuk tidak melakukan aksi besar-besaran akan menimbulan pro dan kontra. Namun, diri dan pengurus pusat lainnya siap menerima konsekuensi apapun.
Tak hanya di Jakarta, SBSI 1992 yang berada di daerah, akan menurunkan delegasi ke kantor gubernur, bupati dan wali kota di masing-masing daerah.
Terkait THR, Darmawan Yusuf mendesak pemerintah memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang menunggak pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja.
“Sampai saat ini masih ada perusahaan yang mencicil THR dari tahun 2020. Karena itu harus ada ketegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Sampai hari ini belum ada sanksi apapun,” tegasnya.
Ia berharap sanksi yang tegas membuat perusahaan taat membayar THR bagi karyawannya tahun ini.
Penulis : lin faber
