0
0
Mempawah Kalbar,KOMPAS NASIONAL.Com – Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi menghadiri kegiatan On The Spot Komisi I DPRD Provinsi Kalbar di Kabupaten Mempawah, Selasa (/2/2022) di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah.
Atas nama Pemkab Mempawah Wabup mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua DPRD/Koordinator Komisi I beserta, Sekretaris dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar dan rombongan.
“Semoga pertemuan dan kunjungan ini, selain untuk memberikan masukan dan informasi terhadap perizinan, juga dapat mempererat silaturahmi dan persahabatan diantara kita semua,” tutur Wabup.
Saat ini, kata Wabup pelayanan perizinan berusaha sepenuhnya dilakukan melalui OSS RBA (OSS Risk Based Approach/OSS berbasis risiko) sejak diluncurkan tanggal 9 Agustus 2021 oleh Presiden, performansi aplikasi ini nampaknya belum stabil.
“Hal ini yang masih dirasakan sampai saat ini, diantaranya adalah masalah yang terkait dengan persyaratan dasar, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) baik yang terbit otomatis, maupun yang terbit melalui penilaian di Kabupaten Mempawah,” terang Wabup.
Lebih jauh, Wabup menjelaskan, terdapat 29 PKKPR yang terbit otomatis dan 1 PKKPR terbit melalui penilaian, “kondisi ini mungkin lebih baik dibandingkan dibeberapa daerah yang masih belum menerbitkan PKKPR melalui penilaian. Selain itu ada beberapa kendala/masalah terkait dengan OSS RBA ini,” jelasnya.
Disamping itu, untuk pelayanan perizinan non berusaha DPMKUKMPTSP telah menggunakan aplikasi SICANTIK Cloud.
Pada tahun 2021 jumlah ijin yang dikeluarkan sebanyak 1.195. “Oleh karenanya, banyaknya hal-hal terkait dengan pelayanan perizinan ini akan lebih baik jika kita berdiskusi, sehingga informasi akan lebih banyak didapat, dan solusinya juga akan lebih banyak diberikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas sambutan yang diberikan. “Mudah-mudahan rapat kerja yang berhubungan dengan perizinan ini berjalan dengan lancar,” katanya.
Ia juga berharap dalam rangka dibangunnya serta dioperasikannya terminal Kijing di Kabupaten Mempawah agar dapat memberikan manfaat.
“Semoga dengan berdirinya Terminal Kijing ini perizinan-perizinan dapat berjalan dengan baik, tentunya dari Pemkab Mempawah dan Pemprov Kalbar dapat bersinergi sesuai dengan aturan-aturan atau Perda sehingga dapat meningkatkan PAD, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Ishak Ali Almutahar mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk meminta masukan-masukan atau informasi terkait perizinan di Kabupaten
Mempawah. DPRD Provinsi Kalbar sangat berkomitmen dalam mendorong peningkatan investasi di wilayah Kalbar.
“Mengingat Kabupaten Mempawah yang tidak lama lagi akan beroperasinya pelabuhan Internasional Terminal Kijing, maka kami dari Komisi I DPRD Provinsi Kalbar ingin mendapatkan informasi tentang perizinan yang berhubungan dengan investasi,” ungkapnya.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Ismail, para Kepala OPD, para Asisten, Sekretaris Komisi I DPRD Prov Kalbar, Ishak Ali Almuthahar beserta anggota Komisi I.
(Hasnan Sutanto)
