0
0
Samosir – Kompas Nasional | Komisi I DPRD Kabupaten Samosir melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan ADD dan Dana Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan baru-baru ini.
Diterima Kadis DPMDP2A Elson Sihotang, dalam rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Samosir juga turut Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir dan Plt Kabag Perundang-undangan dan Humas Sekretariat. Wakil Ketua Komisi I menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan konsultasi dan koordinasi adalah untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan ADD dan Dana Desa terutama untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga untuk mendapat informasi terkait Simpan Pinjam Perempuan yang dulu masuk dalam program PNPM serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
“Kita ingin mengetahui sejauhmana peran pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ataupun Bumdes dalam peningkatan PAD khusus untuk Pendapatan asli desa.” Sebut Polten Simbolon. Sekaitan dengan itu Kadis DPMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sangat proaktif untuk mendorong setiap Desa mendirikan Bumdes atau pun kelompok perempuan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarkat. Sehingga diharapkan nantinya melalui Bumdes atau kelompok ini, pendapatan masyarakat meningkat dan tentu menjadi sumber pendapatan Desa.
Untuk Bumdes yang ada di Humbang Hasundutan kata Elson membidangi atau bergerak dibidang pertanian dan peralatan pesta contohnya kios tani, sewa traktor, perkakas pesta, rumah kompos dan toko sembako. “Kita juga menekankan agar pendirian Bumdes tidak menggangu usaha yang sama, artinya ada persaingan sehat.” Terangnya. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Samosir Saur Tua Silalahi pada kesempatan tersebut menyampaikan kata terimakasih dan harapan masukan dan informasi yang didapatkan nantinya sebagai bahan untuk disampaikan ke dinas terkait yang ada di Kabupaten Samosir. (rel/mangapul sinaga)
