Home / Berita / Daerah / Medan / Reviews

Jumat, 23 Maret 2018 - 14:21 WIB

Kejatisu Terima SPDP JR Saragih

JR Saragih usai pemeriksaan. (Reza/metro24jam.com)

JR Saragih usai pemeriksaan. (Reza/metro24jam.com)

Viewer: 563
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 35 Detik

KompasNasional.com, Medan || Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kasus dugaan pemalsuan dokumen atau tandatangan dengan tersangka JR Saragih‎ dari Tim Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Benar kita sudah terima SPDP atas nama tersangKa JR Saragih pada Senin tanggal 19 Maret 2018 lalu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada wartawan, Kamis (22/3/2018) sore.

Ditambahkan Sumanggar, SPDP yang diterima merupakan kasus tindak pidana kepemiluan. Penyidik meyakini JR Saragih melakukan pemalsuan tandatangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto yang diajukan sebagai syarat untuk pendaftaran mengikuti pemilihan Gubernur Sumut.

Baca Juga  Tangannya Diborgol, Jerinx Sampaikan Pesan Sebelum Ditahan di Polda Bali

“Saat ini, kita sifatnya menunggu kelanjutan dari SPDP yang telah dikirim,” tambahnya. Sebelumnya, JR Saragih menghadiri panggilan penyidik Sentra Gakkumdu Sumut untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto dalam proses fotokopi legalisir ijazah SMA, Senin (19/3/2018).

Diketahui, Gakkumdu yang merupakan gabungan penyidik dari Polda Sumut, Kejati Sumut dan Bawaslu Sumut menetapkan JR Saragih sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen (tanda tangan).

“Berdasarkan hasil gelar Tim Sentra Gakkumdu, saudara JRS (JR Saragih) ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menggunakan surat palsu,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Res Krimum) Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian.

Baca Juga  Tiga Pilar : Kapolri Harus Tegas Menolak Calon Kabareskrim Titipan Partai Politik, Istana Maupun Pengusaha.

Andi Rian menyatakan bahwa Bupati Simalungun itu diduga melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 184 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan ancaman hukuman maksimal selama 6 tahun penjara.

Andi menegaskan, bahwa yang dipermasalahkan adalah mengenai tanda tangan Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto yang diduga palsu. Penyidik sudah memintai keterangan langsung dari Sopan Adrianto pada Selasa (13/3) lalu.

Penetapan tersangka ini atas laporan dari Nurmahadi Darmawan (43), warga Jalan Raharja, Medan Selayang ke Bawaslu Sumut atas dugaan JR Saragih memasukkan dokumen palsu untuk pencalonannya. Laporan itu tertuang dalam No 05/LP/PG/Prov/02.00/III/2018, tertanggal 2 Maret 2018.(M24J/TR)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

Kapolres Kubu Raya Hadiri Pelantikan Perkumpulan Merah Putih

Berita

KPK Panggil Petinggi Siloam Hospital Group Terkait Suap Meikarta

Asahan

Atlit Binaan PRSI Asahan Target Menuju PON 2024

Berita

Sambut HUT ke-76 Pomad, Pomdam XII/Tpr Gelar Bakti Sosial Donor Darah

Berita

Kegiatan Peresmian.Mess Polwan Dan Penyerahan dua Unit Mobil Dinas Polres Kapuas Hulu

Berita

Penyemprotan Disenfektan di Kandang Ternak Oleh Satgas Ops Aman Nusa II Polda Kalbar

Berita

Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Menerima Kunjungan Dirtopad Dalam Rangka Investigation, Refixation And Maintence (IRM) Patok Batas.*

Berita

Sebagai Mitra Pemkab Yang Selalu Aktif Dalam Kegiatan Sosial, Dolly Puji Karang Taruna Tapsel