Home / Berita / Daerah / Medan / Reviews

Jumat, 23 Maret 2018 - 14:21 WIB

Kejatisu Terima SPDP JR Saragih

JR Saragih usai pemeriksaan. (Reza/metro24jam.com)

JR Saragih usai pemeriksaan. (Reza/metro24jam.com)

Viewer: 704
0 0
Terakhir Dibaca:1 Menit, 35 Detik

KompasNasional.com, Medan || Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kasus dugaan pemalsuan dokumen atau tandatangan dengan tersangka JR Saragih‎ dari Tim Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Benar kita sudah terima SPDP atas nama tersangKa JR Saragih pada Senin tanggal 19 Maret 2018 lalu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada wartawan, Kamis (22/3/2018) sore.

Ditambahkan Sumanggar, SPDP yang diterima merupakan kasus tindak pidana kepemiluan. Penyidik meyakini JR Saragih melakukan pemalsuan tandatangan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Sopan Adrianto yang diajukan sebagai syarat untuk pendaftaran mengikuti pemilihan Gubernur Sumut.

Baca Juga  Sambut Hari Bhayangkara Ke-76, Polda Kalbar Gelar Funbike dan Senam bersama

“Saat ini, kita sifatnya menunggu kelanjutan dari SPDP yang telah dikirim,” tambahnya. Sebelumnya, JR Saragih menghadiri panggilan penyidik Sentra Gakkumdu Sumut untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto dalam proses fotokopi legalisir ijazah SMA, Senin (19/3/2018).

Diketahui, Gakkumdu yang merupakan gabungan penyidik dari Polda Sumut, Kejati Sumut dan Bawaslu Sumut menetapkan JR Saragih sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen (tanda tangan).

“Berdasarkan hasil gelar Tim Sentra Gakkumdu, saudara JRS (JR Saragih) ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menggunakan surat palsu,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Res Krimum) Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian.

Baca Juga  Tim Penilai Kecamatan Terbaik Provsu Kunjungi Kecamatan Batang Toru

Andi Rian menyatakan bahwa Bupati Simalungun itu diduga melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 184 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan ancaman hukuman maksimal selama 6 tahun penjara.

Andi menegaskan, bahwa yang dipermasalahkan adalah mengenai tanda tangan Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto yang diduga palsu. Penyidik sudah memintai keterangan langsung dari Sopan Adrianto pada Selasa (13/3) lalu.

Penetapan tersangka ini atas laporan dari Nurmahadi Darmawan (43), warga Jalan Raharja, Medan Selayang ke Bawaslu Sumut atas dugaan JR Saragih memasukkan dokumen palsu untuk pencalonannya. Laporan itu tertuang dalam No 05/LP/PG/Prov/02.00/III/2018, tertanggal 2 Maret 2018.(M24J/TR)

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleepy
Sleepy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Share :

Baca Juga

Berita

KEMENKOP UKM SEBUT PENGERAJIN DESA MEAT PERLU DESAIN PRODUK

Berita

Biddokkes Polda Kalbar Adakan Rapid Test Antigen Covid-19 Gratis

Berita

Yang Disita KPK dari Rumah Hasto Bikin PDIP Bertanya-tanya

Berita

Wali Kota Pematangsiantar Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 Se-Sumut

Berita

253 WBP Lapas kelas IIA Pematang Siantar Kanwil Kemenkumham Sumut Mendapat Remisi Khusus Natal

Berita

Babinsa Koramil 01 Sambas Monitoring Vaksin Covid 19

Berita

Pangdam XII/Tpr Bersama Forkopimda Ikuti Upacara HUT ke-76 Bhayangkara Secara Virtual

Berita

Wakil bupati Kapuas Hulu Hadiri Peringatan Isra Miraj Di Desa Lanjak Deras Kec. Batang Lupar