0
0
PONTIANAK KALBAR,KOMPAS NASIONAL.COM – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (7/8/2021).
Rakor dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan dihadiri anggota kabinet terkait, pimpinan lembaga negara, Kapolda, Pangdam, Danrem, Bupati/Wali Kota, serta Kajati/Kajari.
Pada kesempatan tersebut, Presiden RI menekankan beberapa poin penting berkenaan dengan informasi perkembangan Covid-19 di Indonesia, khususnya di luar Jawa-Bali.
Untuk itu, Presiden menginstruksikan seluruh elemen untuk mengambil langkah konkret, cepat, dan tepat.
Tidak hanya pemerintah, Presiden juga mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat untuk lebih peduli akan bahaya virus menular ini, khususnya varian delta yang diyakini sangat cepat penularannya.
“Ada empat poin yang harus kita lakukan saat ini.
Pertama, pembatasan mobilisasi masyarakat.
Kedua, testing dan tracing melalui tes antigen maupun PCR.
Ketiga, menyiapkan tempat untuk isolasi terpusat (isoter) sampai ke ruang lingkup terkecil.
Selanjutnya adalah, mempercepat vaksinasi kepada masyarakat. Jangan ditunda-tunda,” tegas Presiden.
Presiden juga mengingatkan, pemerintah daerah untuk tidak lengah dalam menyosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan, serta mengencarkan gerakan pola hidup sehat kepada masyarakat.
Pada kesemparan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartato, menyampaikan peningkatan jumlah kasus konfrimasi harian wilayah luar Jawa-Bali cukup tinggi, sehingga perlu langkah cepat dan tepat, agar sejalan dengan apa yang disampaikan presiden.
Adapun permasalahan obat-obatan yang tidak tersedia di lapangan, Kemenkes RI siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Untuk vaksin, Kemenkes telah menyiapkan 70 juta dosis vaksin di Bulan Agustus ini.
Airlangga mengatakan, perlu kerja sama Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, agar vaksinasi masyarakat dapat dilakukan dengan cepat.
Selain itu, vaksinasi juga dapat dilakukan di banyak tempat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi kerumunan yang terjadi.
Pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 8 persen dari DAU, DBH, dan Dana Desa, untuk penanganan Covid-19.
BPKP dan Kejaksaan siap mendukung dan melakukan pendampingan, agar implementasi dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diharapkan ke depannya, setiap pemda memiliki minimal 1 alat PCR guna mempercepat frekuensi tracing, sehingga langkah penanganannya juga semakin cepat.
Hasnan Sutanto
