1
0
Sambas Kalbar, Kompas Nasional.com.Senin, 13 September 2021.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 2 Desa,dilakukan oleh DPRD bersama Pemkab Kabupaten Sambas menyangkut Desa Arga Pura dan Desa Sapak Hulu, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 memasuki tahapan pandangan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Sambas. Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sambas, Ir H Arifidiar MH, Unsur Pimpinan DPRD lainnya juga hadir, seperti Ketua DPRD Kab Sambas, H Abu Bakar SPd I, Wakil Ketua I DPRD, Ferdinan Syolihin SE, dan Wakil Ketua III DPRD, Suriadi.
Dari unsur Eksekutif, Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD hanya dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas sebagai perwakilan Bupati – Wakil Bupati Sambas. Sekda didukung jajarannya pejabat Eselon II dan III Pemda Kab Sambas, diantaranya para asisten Setda, Staf Ahli Bupati Sambas dan Pimpinan OPD. Fraksi Partai Gerindra menjadi yang pertama menyampaikan pandangan umumnya,yang disampaikan oleh juru bicaranya,H Asmuli, dilanjutkan Fraksi PDI Perjuangan, oleh Hendro, Fraksi Partai Golkar, oleh Uray Farida.
Selain itu dilanjutkan lagi dari Fraksi Partai Nasdem, oleh M Farli, Fraksi PKS oleh Karmadi, Fraksi PAN, Nandes, Fraksi PKB oleh Budiono dan terakhir dari Fraksi Partai Demokrat oleh Muzahar. Semua fraksi menyatakan dukungannya terhadap dua desa yakni Arga Pura dan Sapak Hulu Trans untuk dijadikan desa defenitif.
“Pemekaran desa adalah hal yang dibenarkan oleh Undang-undang, jika memang sudah sesuai dengan prosedurnya, kita dari legislatif meminta eksekutif untuk mengawal ini dengan baik agar segera menjadi desa defenitif,” tegas Karmadi saat menyampaikan PU dari Fraksi PKS.
Karmadi menyinggung soal pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, meminta Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi pelaksanaan vaksinasi covid 19. “Kita berharap, penyusunan perubahan APBD 2021 tetap memperhatikan skala prioritas yang benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kita,” tutur Karmadi.
H.Asmuli Partai Gerindra, dalam PU fraksinya mengapresiasi kinerja Pemda. Terutama dalam ketaatan menyampaikan draft perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. “Alhamdulillah, pembahasan ini sesuai rencana yang telah diatur peraturan perundan undangan,dapat berjalan dengan baik. Jika tepat waktu, harapan kita memberi kemudahan dalam pembahasan, sehingga kita bisa optimal dalam melakukan penyerapan anggaran untuk menghindari besarnya silpa,” ucap H. Asmuli.
Ditambahkan dia lagi dalam PU Fraksi Partainya, meminta pemerintah daerah memperhatikan serapan anggaran. H.Asmuli menilai, serapan anggaran hingga rentang waktu saat ini terbilang rendah. “Masih kita dapati rendahnya serapan anggaran, ini harus menjadi perhatian bersama, sekarang kita sudah membahas perubahan. Ini menjadi perhatian kita agar nantinya apa yang kita rencanakan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” papar H Asmuli,kepada media ini pada (13/9/21)
Hendro dari PDI Perjuangan, menegaskan, pembahasan APBD Perubahan bukan tentang perubahan naik turunnya nilai atau angka saja. Hendro mengingatkan agar capaian sebelumnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan sekarang ini. “Kami dari fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan agar penyusunan anggaran nantinya benar-benar efektif dan efisien, terdapat kejelasan indikator capaiannya. Karena kita tahu, anggaran kita terbatas dan harus benar dalam menentukan skala prioritasnya,” tegas Hendro.
Uray Farida, dari Fraksi Partai Golkar meminta Perubahan APBD memiliki strategi yang baik dalam mengoptimalisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi Pandemi seperti sekarang ini, diingatkan Farida, harus lebih inovatif dan kreatif. “Harus bisa menggali potensi yang ada, bagaimana sumber pendapatan daerah kita tetap meningkat ditengah-tengah kondisi pandemi. Kami yakin, pemda punya kebijakan strategis yang baik dalam menyikapi ini,” papar Uray Farida.
Muhammad Farli, dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, terkait pembahasan 2 raperda desa, diyakini akan memberikan banyak manfaat. Harapan dia, tentang kualitas pelayanan tingkat desa akan semakin membaik.Penetapan dua desa ini untuk dijadikan desa defenitif harus kita dukung, insyaa Allah dengan ditetapkannya peraturan ini menjadi desa defenitif, akan semakin memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat setempat,” tutur M Farli.
(Darwis)
