0
0
Kompas Nasional l PEMATANG SIANTAR-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) mengeluarkan Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat diimplementasikan secara merata pada tiap satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
Kurikulum Merdeka sendiri disusun dengan memperhatikan bagaimana pengaplikasiannya di masing-masing jenjang pendidikan. Ada beberapa hal penting yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah penghapusan Ujian Nasional (UN) diganti Asesmen Nasional (AN).
Untuk itu SMA/SMK di wilayah Cabang Dinas (Cabdis) Siantar siap menerapkan kurikulum merdeka belajar tersebut.
Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Siantar, James Andohar Siahaan menyebutkan bahwa timnya saat ini sedang bergerak dan sedang membentuk seluruh sekolah yang berada dibawah naungan Cabdis Siantar menjadi 8 Zona.
“Kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) ini di tiap-tiap sekolah yang berada dibawah naungan Cabdis Siantar. Maka kami akan membentuk 8 zona, yang nanti bisa mempermudah dalam sosialisasi IKM,” katanya ketika akan melakukan pembentukan tim IKM di salah satu SMA Negeri di Kota Pematangsiantar, Sabtu (23/7/22).
Dia juga menyebut bahwa pihaknya sedang melakukan penandatanganan surat keputusan (SK) tim. Penandatanganan SK tersebut menurutnya cukup lama dimana satu sekolah saja membutuhkan dua hari dan mempelajari produk modul yang dikirim Kemendikburistek.
“Minimal ada 8 jam, waktu yang diperlukan untuk bimbingan teknis terhadap guru – guru. Itu makanya, kami menyusunnya harus lebih hati-hati, karena tenaga narasumber kita hanya berjumlah 14 orang saja, sementara cabang Dinas ini menyangkut dua kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, sekitar 160 sekolah yang ikutan,” jelas James.
Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan jantung dalam pelaksanaan program Sekolah Penggerak, sebagai salah satu bukti adanya perubahan di satuan pendidikan. Maka dari itu, James menyebut, pihaknya untuk seminggu ini masih menggodok tim IKM terlebih dahulu.
Pemerintah membuat Kurikulum Merdeka menjadi opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kemendikbud juga akan melakukan pengkajian ulang pada tahun 2024 mendatang.
“Itu sebabnya, Kurikulum ini memang tidak dipaksakan untuk secara sekaligus diterapkan oleh seluruh sekolah mengingat bahwa kesiapan sekolah tentu berbeda-beda. Secara bertahap Kurikulum Merdeka diharapkan dapat diimplementasikan merata di tahun 2024 nanti,” ujarnya.
Selanjutnya, kata James, melakukan IKM ini akan dibuat pemetaan terhadap sekolah – sekolah yang sudah siap atau belum sama sekali bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini. Pemerintah masih memberi space waktu hingga 2024.
“Kekhawatiran kami pada sekolah – sekolah swasta yang cakupannya kecil. Tetapi kalau untuk sekolah negeri, harapan kami semua sudah bisa melaksanakan IKM pada tahun ini,”tutupnya.
Toni Tambunan.
