0
0
KompasNasional.com – Ratusan warga yang mengatasnamakan Warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (09/08/2018).
Mereka menggelar aksi mendukung KPK segera menangkap Bupati Tapanuli Tengah Bahktiar Ahmad Sibarani karena dugaan tindak pidana korupsi.
Ratusan massa yang datang dengan mengenakan kain tradisional Ulos itu menggelar tari-tarian tor-tor di depan Gedung KPK.
Koordinator Aksi Joko Pranata Situmeang menyampaikan, kedatangan mereka ke KPK dan menggelar tarian Tor-tor Somba-somba agar KPK segera bersatu hati mengusut korupsi yang melibatkan Bupati Tapteng itu.
Dia mengatakan, Tarian Tor-tor Somba-somba digelar agar Tuhan Yang Maha Esa (YME) membukakan hati dan hidayah pimpinan KPK untuk segera menyelesaikan kasus yang menjerat Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani.
“Kita menari Tor-tor Somba-somba untuk memohon agar Tuhan YME membukakan pintu hidayah pimpinan KPK agar menyelesaikan kasus yang menjerat Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani,” ujar Joko Pranata Situmeang.
Dijelaskan Joko, sejumlah fakta keterlibatan Bakhtiar Sibrani sebagai pemberi suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar pada Sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 sudah kuat di pengadilan.
Apalagi para saksi juga sudah disumpah dan mengakui adanya praktek suap tersebut. Oleh karenanya pihaknya menanyakan kenapa KPK belum juga menindaklanjuti bukti-bukti tersebut. Mereka mendesak KPK segera menindaklanjuti fakta-fakta keterlibatan bupati itu.
“Kami minta pimpinan KPK harus mendengar permintaan dari masyarakat Tapteng sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku. Apalagi Bonaran, mantan Bupati Tapteng dan Akil Mochtar juga sudah dipidana terkait suap Pilkada Tapteng 2011,” ujarnya.
Selama ini, sambung Joko, KPK dianggap berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada beberapa pejabat Negara, termasuk terhadap sejumlah bupati di daerah, seperti Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap dengan bukti yang relatif kecil yakni Rp 500 juta.
Nah, untuk ini, lanjutnya, KPK pasti sanggup menuntaskan kasus suap Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani yang mengaku di hadapan Pengadilan Negeri di bawah sumpah selaku pihak Pemberi Suap kepada Akil Mochtar sebesar Rp 1,8 miliar.
“Jika dilihat dari jumlah barang buktinya jauh lebih besar uang suap yang diberikan oleh Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani yakni sebesar Rp.1,8 miliar, dibandingkan dengan OTT yang hanya sebesar Rp 500 juta,” ujar Joko.
Lebih lanjut Joko mengatakan, saat ini Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani juga masih berkuasa selaku Bupati yang aktif, sehingga masyarakat Tapanuli Tengah sangat khawatir bahwa Bakhtiar Ahmad Sibarani akan mengulangi perbuatannya.
Padahal KPK sudah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga tidak beralasan KPK tidak segera menuntaskan kasus ini dengan cara melakukan penahanan terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani. “Hal ini semata-mata demi menyelamatkan uang Negara,” tegasnya.
Aksi tor-tor somba-somba di KPK merupakan aksi yang ke 7-nya. Sebelumnya, aksi pertama digelar pada 12 Juni 2015, aksi ke-2 pada 6 Agustus 2015, aksi ke-3 pada 16 April 2018, aksi ke-4 pads 26 April 2018, aksi ke-5 pada 9 Mei 2018 dan aksi yang ke -7 tanggal 16 Mei 2018.(SNKC/TR)
